Provinsi dengan Kemiskinan Perdesaan Tertinggi

Persentase penduduk miskin perdesaan Indonesia mencapai 10.67 persen pada Maret 2026. Papua Tengah mencatat angka tertinggi sebesar 39.37 persen, sedangkan Kalimantan Selatan terendah di antara provinsi yang memiliki data perdesaan, sebesar 4.50 persen.

Tabel Data

Data BPS terbaru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia pada Maret 2026 mencapai 10.67 persen. Angka tersebut lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan perkotaan nasional yang pada periode sama sebesar 6.34 persen. Data berasal dari tabel resmi BPS yang terakhir diperbarui pada 5 Agustus 2026.

Perbedaan tingkat kemiskinan perdesaan antarprovinsi sangat lebar. Papua Tengah menempati posisi tertinggi dengan 39.37 persen, diikuti Papua sebesar 38.19 persen dan Papua Barat Daya sebesar 30.18 persen. Papua Pegunungan berada di posisi keempat dengan 27.95 persen dan Papua Selatan sebesar 25.77 persen.

Provinsi lain dengan angka tinggi adalah Maluku sebesar 24.10 persen, Papua Barat 23.71 persen, Nusa Tenggara Timur 21.64 persen, Gorontalo 19.24 persen, dan Aceh 14.66 persen. Dengan demikian, tujuh dari sepuluh provinsi dengan kemiskinan perdesaan tertinggi berada di kawasan Papua dan Maluku.

Di sisi sebaliknya, Kalimantan Selatan mencatat persentase terendah sebesar 4.50 persen. Bali berada sedikit lebih tinggi pada 4.54 persen, kemudian Kalimantan Utara 4.73 persen, Kalimantan Tengah 5.27 persen, dan Jambi 5.45 persen. DKI Jakarta tidak mempunyai angka perdesaan dalam tabel BPS sehingga tidak dimasukkan dalam pemeringkatan.

Selisih absolut antara Papua Tengah sebagai yang tertinggi dan Kalimantan Selatan sebagai yang terendah mencapai 34.87 poin persentase. Tingkat kemiskinan perdesaan Papua Tengah sekitar 8.75 kali tingkat Kalimantan Selatan, atau sekitar 774.89 persen lebih tinggi jika perbedaannya dihitung relatif terhadap Kalimantan Selatan.

Dibandingkan tingkat kemiskinan perdesaan nasional sebesar 10.67 persen, Papua Tengah berada 28.70 poin persentase lebih tinggi. Angka Papua Tengah juga sekitar 3.69 kali angka nasional. Sebaliknya, Kalimantan Selatan berada 6.17 poin persentase di bawah angka nasional.

BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan. Data kemiskinan makro ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga merupakan estimasi berbasis survei, bukan hasil pencacahan seluruh penduduk.

Seri waktu lima tahun tidak dipaksakan untuk dataset ini. BPS memberikan catatan bahwa angka Papua dan Papua Barat sebelum 2024 merupakan angka provinsi sebelum pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB). Karena itu, membuat tren lima tahun langsung untuk struktur 38 provinsi saat ini berisiko mencampurkan cakupan wilayah yang tidak identik.

Metodologi & Catatan

Data berasal langsung dari tabel BPS “Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah” dan menggunakan kolom Perdesaan – Semester 1 (Maret) 2026. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dalam pengukuran kemiskinan. Data bersumber dari Susenas dan merupakan estimasi kemiskinan makro. Tabel BPS terakhir diperbarui pada 5 Agustus 2026.